Banjir Sumatra dan Dua Wajah Negeri

Ada masa-masa ketika kesibukan bukan pilihan, melainkan siklus yang datang setiap tahun. Akhir November hingga awal Januari adalah salah satunya. Saya menjauh sejenak dari menulis, bukan karena kehilangan keresahan, tetapi karena pekerjaan yang menuntut hadir penuh. Namun seperti air yang selalu menemukan celah, kegelisahan itu kembali, dan kali ini ia datang bersama kabar banjir di Sumatra.

Banjir bukan hal baru bagi negeri ini. Ia datang hampir rutin, seolah telah menjadi bagian dari kalender bencana tahunan. Tetapi justru di situlah letak masalahnya. Ketika sesuatu yang seharusnya luar biasa berubah menjadi biasa, kita berhenti terkejut, lalu berhenti bertanya. Padahal setiap banjir selalu menyisakan pertanyaan yang sama: mengapa kita terus gagal belajar?

Di Sumatra, banjir kembali memperlihatkan wajah negara yang gagap mengelola risiko. Sungai yang menyempit, hutan yang kian tipis, tata ruang yang longgar pada kepentingan jangka pendek, dan sistem peringatan dini yang sering datang terlambat. Semua ini bukan cerita baru, tetapi juga belum pernah benar-benar diselesaikan. Negara hadir setelah air naik, setelah rumah terendam, setelah warga mengungsi. Hadir sebagai pemadam kebakaran, bukan sebagai perancang pencegahan.

Yang paling memprihatinkan, bencana sering diperlakukan sebagai takdir alam semata. Seolah banjir adalah murka cuaca, bukan akumulasi keputusan manusia. Dengan narasi seperti itu, tanggung jawab menjadi kabur. Tidak ada yang benar-benar merasa wajib memastikan hutan tetap hutan, sungai tetap sungai, dan kota tumbuh dengan akal sehat.

Namun di tengah kekecewaan itu, ada pemandangan lain yang membuat saya menahan sinis, lalu beralih pada rasa bangga. Masyarakat bergerak. Tanpa menunggu komando, tanpa konferensi pers. Warga saling mengulurkan tangan, dapur umum berdiri dari gotong royong, relawan datang membawa tenaga dan empati. Mereka yang bahkan tidak terdampak langsung ikut merasa memiliki luka yang sama.

Di titik ini, kita kembali melihat dua wajah negeri. Yang satu adalah negara dengan segala perangkatnya, sering kali lambat, reaktif, dan terjebak prosedur. Yang lain adalah masyarakat, yang bergerak cepat karena digerakkan oleh rasa kemanusiaan. Ironisnya, wajah kedua inilah yang kerap menjadi penyelamat pertama.

Kebanggaan pada solidaritas warga tidak seharusnya menjadi pembenaran atas kegagalan sistem. Gotong royong adalah kekuatan, tetapi ia bukan alasan bagi negara untuk terus lalai. Justru solidaritas itulah yang semestinya dijadikan modal utama negara: energi sosial yang diolah menjadi kebijakan pencegahan, bukan hanya respons darurat.

Banjir di Sumatra kembali mengingatkan kita bahwa bencana bukan semata soal air yang meluap, melainkan soal cara kita mengelola hidup bersama. Selama negara masih nyaman datang setelah segalanya terjadi, dan selama pencegahan hanya jadi slogan, kita akan terus menulis kisah yang sama setiap tahun.

Saya menulis ini bukan untuk meniadakan kerja siapa pun, tetapi untuk mengingatkan: kebanggaan pada masyarakat harus berjalan seiring dengan keberanian mengkritik negara. Karena cinta pada negeri tidak selalu berbentuk pujian, kadang ia hadir sebagai kegelisahan yang terus menuntut perubahan.